INFOBERAU.COM TANJUNG REDEB – Wacana Pemerintah Pusat untuk mencabut subsidi elpiji 3 Kilogram (Kg) atau biasa disebut elpiji melon, sudah didengar Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Berau, Kamaruddin. Pihaknya pun tak bisa berkomentar lebih banyak dan hanya menunggu kepastian regulasi tersebut.
Menurutnya, jika keputusan untuk mencabut subsidi elpiji benar-benar dilakukan, biasanya akan diikuti dengan regulasi baru yang akan memggantikan.
Baca berita lainnya:
- Bocah 9 Tahun Melawan Buaya, Untung Selamat!
- Ingin Bersihkan Baju, Bocah Perempuan di Sambaliung Ini Terpeleset dan Tenggelam di Rawa
- Diserang Biawak, Bocah 7 Tahun di Berau Ini Dilarikan ke Rumah Sakit
Khususnya bagi masyarakat tidak mampu dan usaha mikro, yang selama ini sangat terbantu dengan subsidi elpiji 3 Kg.

“Makanya kami dari Bagian Perekonomian Berau menunggu regulasinya saja,” kata Kamaruddin, Senin (20/1/2020).
Selama ini, distribusi elpiji melon itu dilakukan secara terbuka, artinya siapapun bisa membeli elpiji bersubisidi tanpa persyaratan khusus. Padahal, subsidi elpiji ini dikhususkan bagi warga miskin atau tidak mampu secara ekonomi.
Kamaruddin menduga, itu sebabnya, pemerintah merencanakan distribusi elpiji secara tertutup, seperti penyaluran Beras Sejahtera (dulu beras miskin atau raskin), subsidi diberikan langsung kepada mereka yang masuk dalam kategori miskin.
Perihal harga elpiji 3 Kg, pihaknya mengimbau agar masyarakat melapor ke pihaknya, jika menemukan penjual gas melon yang melebihi harga eceran tertinggi (HET). “Tapi sebelum itu harus jelas dulu asal-usul gas melon. Baru bisa kami tindaklanjuti,” ujarnya.
Saat ini untuk harga gas melon masih normal. Setiap wilayah memiliki harga yang berbeda-beda, tergantung jarak yang jadi acuan menentukan besaran HET.
Berita terkait:
Temukan Harga Elpiji Lebih Mahal dari HET? Lapor ke Sini Aja
Mulai 5 Januari 2020, BBM Jenis Pertamax di Berau Turun Harga
Kamaruddin pun mencontohkan seperti HET gas melon untuk Tanjung Redeb, yaitu kisaran Rp 26.000, mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan HET sebelumnya yang Rp 22.250.
“Makanya kami terus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai HET ini, melalui operasi pasar yang kami lakukan,” tandasnya.
Sementara itu, sejumlah Pedagang Kami Lima (PKL), memgaku khawatir jika subsidi dicabut. “Waduh, kapan (subsidi dicabut)? Kalau dicabut kami pakai apa? Ini yang 3Kg aja sudah mahal harganya,” kata Murtopo, pedagang gorengan.
Hal senada juga diungkapkan oleh pedagang bakso keliling di Kecamatan Tanjung Redeb bernama Rusman. Menurutnya, elpiji 3Kg yang paling sesuai untuk pedagang kecil seperti dirinya.
“Kalau pakai gas (elpiji) 12Kg atau yang 5Kg itu mau ditaruh di mana? Saya jualan cuma pakai gerobak motor ini,” ujarnya.
Selain itu, dirinya juga khawatir jika subsidi ini dicabut, akan semakin sulit mencari keuntungan dari semangkuk bakso yang dijual Rp 15 ribu per porsi itu. “Ini aja keuntungannya sudah tipis,” ungkap Rusman.
Para pedagang hanya bisa berharap, pemerintah tidak mencabut subsidi untuk pedagang kecil. “Yang 3 kilo ini katanya bersubsidi tapi harganya 35 ribu (melebihi HET Rp 22.250). Apa lagi kalau enggak ada subsidinya?” imbuh Rusman.
Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk menyalurkan elpiji 3Kg.
“Kami tidak mau lagi ada orang yang tidak tepat sasaran terima bantuan. Harusnya keadilan sosial (diterapkan) dong,” tegasnya.